Bimtek Penatausahaan, Pelaporan dan PertanggungJawaban Keuangan Desa

Bimtek Penatausahaan, Pelaporan dan PertanggungJawaban Keuangan Desa

Bimtek Penatausahaan, Pelaporan dan PertanggungJawaban Keuangan Desa – Sesuai dengan UU Nomor 6 tahun 2014, bahwa desa diberikan hak dan tanggung jawab untuk mengurus sendiri tata pemerintahannya. Serta melaksanakan pembangunan guna peningkatan kesejahteraan dan juga kualitas hidup dari setiap masyarakat desa. Pemerintah desa juga diharapkan agar lebih mandiri dalam mengelola dan menata pemerintahan serta setiap sumber daya alam yang dimiliki, yang termasuk di dalamnya mengelola keuangan dan kekayaan milik desa.

Peran yang harus dijalankan oleh aparat desa sangatlah besar, sehingga harus pula disertai dengan tanggung jawab yang besar. Maka setidaknya pemerintah desa wajiblah menerapkan prinsip keterbukaan informasi dalam tata pemerintahannya, baik kepada pemerintah pusat ataupun kepada masyarakat.

Untuk membantu peran pemerintah desa dalam Penatausahaan, Pelaporan dan PertanggungJawaban APBDesa, maka kami dari Pusdiklat Pemendagri akan mengadakan sebuah bimtek keuangan yang akan diselenggarakan dibeberapa kota dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Bimtek Penatausahaan, Pelaporan dan PertanggungJawaban Keuangan Desa

Selengkapnya tentang pendaftaran, info jadwal dan materi pelatihan, silahkan hubungi kami:

Jl. Cemara Ujung Blok 11 no.2, Lantai 2
Telpon / SMS / WA: 08121391177
Email: info@pusdiklatpemda.co.id

Adapun jika masih ada yang kurang jelas mengenai materi tersebut, bisa ditanyakan melalui nomor diatas.

Sekilas Tentang Penatausahaan, Pelaporan dan PertanggungJawaban Keuangan Desa

Sebelum lanjut ke info bimtek / diklat, berikut ini kami akan jelaskan sedikit mengenai petunjuk pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Penatausahaan Keuangan Desa

Penataan APBDesa dilakukan oleh bendahara dengan mengikuti aturan sebagai berikut:

  1. Setiap Bendahara Desa harus membuat pencatatan tiap ada penerimaan dan pengeluaran, serta di tiap bulannya melakukan tutup buku.
  2. Dalam melakukan penatausahaan, penerimaan serta pengeluaran, maka bendahara menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan juga Buku Bank.
  3. Setiap bulannya bendahara desa harus membuat sebuah laporan pertanggunjawaban kepada Kepala Desa Selambat-lambatnya tanggal 10.

Pelaporan Keuangan Desa

Pelaporan APBDesa dilakukan oleh kepala desa dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

  1. Kepala desa harus menyampaikan laporan dari realisasi pelaksanaan keuangan desa kepada Bupati/Walikota.
  2. Laporan semester pertama dilakukan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan.
  3. Laporan semester akhir tahun dilakukan paling lambat pada akhir bulan januari di tahun berikutnya.

PertanggungJawaban Keuangan Desa

PertanggungJawaban APBDesa wajiblah disampaikan kepada Bupati/Walikota sebagai pelaporan, serta kepada masyarakat untuk penerapan akuntabilitas pemerintah desa. Untuk lebih lengkapnya silahkan simak ulasan dibawah:

  1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggunjawaban kepada Bupati/Walikota melalui camat serta kepada Masyarakat dari realisasi anggaran desa yang terdiri dari:
    • Pendapatan
    • Belanja
    • Pembiayaan
  2. LPJ Kepada Bupati/Walikota dilakukan selambat-lambanya 1 bulan setelah tahun anggaran berkenan.
  3. Penyampaian informasi penggunaan anggara desa kepada masyarakat bisa dilakukan secara tertulis baik itu lewat media koran ataupun media sosial yang mudah diakses oleh masyarakat sebagai bentuk transparansi desa.
  4. Dalam mempertanggungjawabkan penggunaan anggara desa, maka aparat desa harus melampirkan:
    • Format laporan pertanggungjawaban dalam perealisasian keuangan desa
    • Format laporan kekayaan desa pertanggal 31 Desember
    • Format laporan dari program pemerintah pusat dan daerah yang masuk ke desa.

Info Bimtek Penatausahaan, Pelaporan dan PertanggungJawaban APBDesa

Pusdiklat Pemendagri sebagai penyelenggara bimtek terbaik akan mengadakan beberapa pelatihan untuk aparat pemerintahan, dalam hal ini khususnya kepada perangkat desa. Guna membantu program pemerintah dalam memberdayakan SDM yang ada di Indonesia. Untuk info selengkapnya bisa lihat jadwal dan materi lain yang tersedia dibawah.

Jadwal Bimtek

Berikut ini adalah jadwal bimtek dari Pusdiklat Pemendagri selama tahun 2018:

Jadwal Bimtek Mei Pusdiklat Pemda RI

TanggalTempat
03 - 04 Mei 2018

  • Hotel Ibis Style Jakarta

  • Hotel Pesonna Malioboro Jogja

  • Hotel Pacific Palace Batam

  • Hotel Eden Kuta Bali

  • Hotel Cemerlang Bandung

  • Hotel Losari Beach Makassar

  • Hotel Quest Surabaya

  • Hotel Santosa Lombok

11 - 12 Mei 2018
16 - 17 Mei 2018
23 - 24 Mei 2018

Jadwal Bimtek Juni Pusdiklat Pemda RI

TanggalTempat
07 - 08 Juni 2018

  • Hotel Ibis Style Jakarta

  • Hotel Pesonna Malioboro Jogja

  • Hotel Pacific Palace Batam

  • Hotel Eden Kuta Bali

  • Hotel Cemerlang Bandung

  • Hotel Losari Beach Makassar

  • Hotel Quest Surabaya

  • Hotel Santosa Lombok

29 - 30 Juni 2018

Jadwal Bimtek Juli Pusdiklat Pemda RI

TanggalTempat
06 - 07 Juli 2018

  • Hotel Ibis Style Jakarta

  • Hotel Pesonna Malioboro Jogja

  • Hotel Pacific Palace Batam

  • Hotel Eden Kuta Bali

  • Hotel Cemerlang Bandung

  • Hotel Losari Beach Makassar

  • Hotel Quest Surabaya

  • Hotel Santosa Lombok

11 - 12 Juli 2018
20 - 21 Juli 2018
26 - 27 Juli 2018

Jadwal Bimtek Agustus Pusdiklat Pemda RI

TanggalTempat
03 - 04 Agustus 2018

  • Hotel Ibis Style Jakarta

  • Hotel Pesonna Malioboro Jogja

  • Hotel Pacific Palace Batam

  • Hotel Eden Kuta Bali

  • Hotel Cemerlang Bandung

  • Hotel Losari Beach Makassar

  • Hotel Quest Surabaya

  • Hotel Santosa Lombok

09 - 10 Agustus 2018
14 - 15 Agustus 2018
24 - 25 Agustus 2018
29 - 30 Agustus 2018

Jadwal Bimtek September Pusdiklat Pemda RI

TanggalTempat
07 - 08 September 2018

  • Hotel Ibis Style Jakarta

  • Hotel Pesonna Malioboro Jogja

  • Hotel Pacific Palace Batam

  • Hotel Eden Kuta Bali

  • Hotel Cemerlang Bandung

  • Hotel Losari Beach Makassar

  • Hotel Quest Surabaya

  • Hotel Santosa Lombok

13 - 14 September 2018
19 - 20 September 2018
27 - 28 September 2018

Jadwal Bimtek Oktober Pusdiklat Pemda RI

TanggalTempat
03 - 04 Oktober 2018

  • Hotel Ibis Style Jakarta

  • Hotel Pesonna Malioboro Jogja

  • Hotel Pacific Palace Batam

  • Hotel Eden Kuta Bali

  • Hotel Cemerlang Bandung

  • Hotel Losari Beach Makassar

  • Hotel Quest Surabaya

  • Hotel Santosa Lombok

12 - 13 Oktober 2018
17 - 18 Oktober 2018
26 - 27 Oktober 2018

Jadwal Bimtek November Pusdiklat Pemda RI

TanggalTempat
02 - 03 November 2018

  • Hotel Ibis Style Jakarta

  • Hotel Pesonna Malioboro Jogja

  • Hotel Pacific Palace Batam

  • Hotel Eden Kuta Bali

  • Hotel Cemerlang Bandung

  • Hotel Losari Beach Makassar

  • Hotel Quest Surabaya

  • Hotel Santosa Lombok

08 - 09 November 2018
15 - 16 November 2018
22 - 23 November 2018
29 - 30 November 2018

Jadwal Bimtek Desember Pusdiklat Pemda RI

TanggalTempat
05 – 06 Desember 2018

  • Hotel Ibis Style Jakarta

  • Hotel Pesonna Malioboro Jogja

  • Hotel Pacific Palace Batam

  • Hotel Eden Kuta Bali

  • Hotel Cemerlang Bandung

  • Hotel Losari Beach Makassar

  • Hotel Quest Surabaya

  • Hotel Santosa Lombok

14 - 15 Desember 2018
19 – 20 Desember 2018
27 – 28 Desember 2018

Materi Bimtek Keuangan Lain

Jika anda ingin memilih materi lain yang tersedia di Pusdiklat Pemendagri terkait keuangan, bisa pilih dari list dibawah ini:

  1. Sosialisasi Perpres No. 10 Tahun 2015 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Mekanisme Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah
  2. Sosialisasi Pedoman Umum Penyusunan APBD
  3. Administrasi Keuangan Dan Perencanaan Bagi Pengguna Anggaran (PA),PPTK, PPK Dan Bendahara
  4. Akuntansi Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
  5. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
  6. Mekanisme Pengelolaan Hibah (PMK Nomor 191/PMK.05/2011)
  7. Pedoman Penyusunan Dan Pengendalian Renja SKPD dan RKPD
  8. Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa
  9. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU)
  10. Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dan Bendaharawan SKPD
  11. Sistem Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja
  12. Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akrual (Pp No.71/2010 & Permendagri No.64/2013)
  13. Penyusunan Laporan Keuangan Instansi Pemerintah
  14. Penyusunan Neraca Awal Dan Akhir Pemerintah Daerah
  15. Perencanaan, Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Bendahara Instansi Pemerintah Daerah
  16. Review Laporan Keuangan Daerah Sesuai Dengan Permendagri No. 4 Tahun 2008
  17. Standarisasi Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)
  18. Tata Cara Pegadaan Pinjaman Luar Negeri & Penerimaan Hibah (PP No.10 THN 2011)
  19. Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya
  20. Tata Cara Penyusunan RKA dan DPA Instansi Pemerintah
  21. Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Berdasarkan Permendagri No. 16 Thn 2013
  22. Verifikasi Dan Rekonsiliasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
  23. Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa yang dilengkapi dengan pengadaan Barang dan Jasa di Desa dan audit Pemeriksaan BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Desa
  24. Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah Dalam Penatausahaan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Strategis Menghadapi Audit dalam Penyusunan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan
  25. Sistem Penatausahaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah & Strategi Mengahadapi Audit dalam Penyusunan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan berdasarkan Standar Akutansi Pemerintah
  26. Manajemen Pengelolaan Keuangan Pajak Dan Retribusi Daerah serta Kedudukan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB )
  27. Tata Cara Menghitung Biaya Iuran, Klaim Dan Pemberian Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Berdasarkan PP No.70 Tahun 2015
  28. Pedoman Teknis Pemberian Dana Hibah Dan Bantuan Sosial
  29. Penerapan Program Aplikasi Simda Keuangan Versi 2,7 berbasis Akrual dilingkungan Pemerintah Daerah dan satuan kerja perangkat Daerah (SKPD)

Atau jika anda ingin melihat semua materi terkait dengan desa maka bisa masuk di halaman “Materi Bimtek Desa“.

Syarat dan Ketentuan Untuk Mengikuti Bimtek

Berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan sebelum mengikuti Diklat Penatausahaan, Pelaporan dan PertanggungJawaban Keuangan Desa yang kami adakan:

  1. Melakukan pembayaran biaya Bimtek sebesar Rp. 3.500.000 untuk peserta yang tidak menginap.
  2. Melakukan pembayaran biaya Bimtek sebesar Rp. 4.500.000 untuk Peserta yang menginap.
  3. Membawa Surat Tugas/SPPD.
  4. Melakukan Konfirmasi pendaftaran paling lambat 5 (lima) hari sebelum tanggal pelaksanaan bimtek dimulai.
  5. Pendaftaran bisa melalui Telpon / SMS / Whatsapp dengan menyebutkan pilihan Materi serta Jadwal Bimtek.

Fasilitas Peserta Pelatihan

Setiap peserta akan mendapatkan fasilitas guna menunjang pembelajaran dan juga demi kenyamanan pada saat proses belajar mengajar berlangsung, diantaranya:

  1. Pelatihan selama 2 hari, hingga materi selesai
  2. Cashback Rp. 1.000.000 (Bagi 5 orang Pendaftar Pertama).
  3. Menginap 3 malam dan bisa sharing dengan narasumber (Bagi Peserta Menginap).
  4. Seminar Kit & Tas Ekslusif;
  5. Coffee Break, Lunch & Dinner.
  6. Souvenir & Sertifikat Pelatihan.
  7. Antar dan Jemput di Bandara (Untuk Peserta Group Minimal 5 Orang).
  8. Akan ada bonus tambahan jika anda bisa mengajak orang sebanyak-banyaknya.

Hubungi Kami

Jl. Cemara Ujung Blok 11 no.2, Lantai 2
Telpon / SMS / WA: 08121391177
Email: info@pusdiklatpemda.co.id

Jika masih ada yang perlu ditanyakan terkait Bimtek Penatausahaan, Pelaporan dan PertanggungJawaban Keuangan Desa silahkan langsung hubungi nomor diatas, atau tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *