Jadwal Bimtek Agustus 2018

Berikut adalah jadwal bimtek untuk bulan Agustus 2018, untuk jadwal dan materi lebih lengkap silahkan lihat di halaman “Info Bimtek

Jadwal Bimtek Agustus 2018

Jadwal yang ada dibawah bisa berubah sewaktu-waktu jadi harap selalu konfirmasikan kepada kami jika anda ingin melaksanakan pelatihan.

Jadwal Bimtek Agustus Pusdiklat Pemda RI

TanggalTempat
03 – 04 Agustus 2018

  • Hotel Ibis Style Jakarta

  • Hotel Pesonna Malioboro Jogja

  • Hotel Pacific Palace Batam

  • Hotel Eden Kuta Bali

  • Hotel Cemerlang Bandung

  • Hotel Losari Beach Makassar

  • Hotel Quest Surabaya

  • Hotel Santosa Lombok

09 – 10 Agustus 2018
14 – 15 Agustus 2018
24 – 25 Agustus 2018
29 – 30 Agustus 2018

Silahkan pilih jadwal pelatihan untuk bulan Agustus 2018 yang ada diatas, kemudian pilih materi yang ada dibawah ini

Untuk informasi lebih lengkap silahkan masuk di halaman info dan jadwal bimtek keuangan. Adapun materi bimtek yang tersedia antara lain:

  1. Bimtek Sosialisasi Perpres No. 10 Tahun 2015 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Mekanisme Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah
  2. Bimtek Sosialisasi Pedoman Umum Penyusunan APBD
  3. Bimtek Administrasi Keuangan Dan Perencanaan Bagi Pengguna Anggaran (PA),PPTK, PPK Dan Bendahara
  4. Bimtek Akuntansi Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
  5. Bimtek Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
  6. Bimtek Mekanisme Pengelolaan Hibah (PMK Nomor 191/PMK.05/2011)
  7. Bimtek Pedoman Penyusunan Dan Pengendalian Renja SKPD dan RKPD
  8. Bimtek Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa
  9. Bimtek Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU)
  10. Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dan Bendaharawan SKPD
  11. Bimtek Sistem Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja
  12. Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akrual (Pp No.71/2010 & Permendagri No.64/2013)
  13. Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Instansi Pemerintah
  14. Bimtek Penyusunan Neraca Awal Dan Akhir Pemerintah Daerah
  15. Bimtek Perencanaan, Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Bendahara Instansi Pemerintah Daerah
  16. Bimtek Review Laporan Keuangan Daerah Sesuai Dengan Permendagri No. 4 Tahun 2008
  17. Bimtek Standarisasi Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)
  18. Bimtek Tata Cara Pegadaan Pinjaman Luar Negeri & Penerimaan Hibah (PP No.10 THN 2011)
  19. Bimtek Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya
  20. Bimtek Tata Cara Penyusunan RKA dan DPA Instansi Pemerintah
  21. Bimtek Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Berdasarkan Permendagri No. 16 Thn 2013
  22. Bimtek Verifikasi Dan Rekonsiliasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
  23. Bimtek Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa yang dilengkapi dengan pengadaan Barang dan Jasa di Desa dan audit Pemeriksaan BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Desa
  24. Bimtek Bimbingan Teknis Tentang Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah Dalam Penatausahaan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Strategis Menghadapi Audit dalam Penyusunan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan
  25. Bimtek Sistem Penatausahaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah & Strategi Mengahadapi Audit dalam Penyusunan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan berdasarkan Standar Akutansi Pemerintah
  26. Bimtek Manajemen Pengelolaan Keuangan Pajak Dan Retribusi Daerah serta Kedudukan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB )
  27. Bimtek Tata Cara Menghitung Biaya Iuran, Klaim Dan Pemberian Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Berdasarkan PP No.70 Tahun 2015
  28. Bimtek Pedoman Teknis Pemberian Dana Hibah Dan Bantuan Sosial
  29. Bimtek Penerapan Program Aplikasi Simda Keuangan Versi 2,7 berbasis Akrual dilingkungan Pemerintah Daerah dan satuan kerja perangkat Daerah (SKPD)

Untuk informasi yang lebih lengkap silahkan masuk di halaman “Info dan  Jadwal Bimtek Pemerintahan”. Adapun materi bimtek yang tersedia antara lain:

  1. Bimtek Harmonisasi Antar Bidang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Dengan Pemerintah Daerah Provinsi;
  2. Bimtek Rencana Strategis (Rentra) pada Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD);
  3. Bimtek Peningkatan Kinerja Serta Tugas Camat/Lurah/Kepala Desa & Sekretaris Desa;
  4. Bimtek Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN sesuai Peraturan Pemerintah RI No. 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas PP. No. 60 Tahun 2014;
  5. Bimtek Penyusunan Program Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
  6. Bimtek Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Aparatur Pemerintahan Daerah;
  7. Bimtek Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
  8. Bimtek Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa;
  9. Bimtek Arah Kebijakan Nasional Pembangunan Desa Dan Kawasan Perdesaan Dalam RPJMN 2015-2019;
  10. Bimtek Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  11. Bimtek Percepatan Persiapan Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Desa;
  12. Bimtek Gerakan Pembangunan Desa Semesta (Gerakan Desa) Berbasis Kawasan Untuk Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan;
  13. Bimtek Peningkatan Tupoksi Staf Ahli Dalam Mendukung Kinerja Pemerintahan Daerah;
  14. Bimtek Sosialisasi dan Penjelasan Tata Cara Pemilihan Kepala Desa;
  15. Bimtek Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di desa;
  1. Bimtek Aparatur Sipil Negara (ASN) Sesuai Dengan UU. RI No. 5 Tahun 2014
  2. Bimtek Analisis Jabatan (ANJAB) Bagi Pegawai Negeri Sipil
  3. Bimtek Sistem Mutasi Kepegawaian
  4. Bimtek Standar Pelayanan Penggajian dan Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
  5. Bimtek Standar Kompetensi Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS)
  6. Bimtek Penyusunan Analisis Beban Kerja (ABK)
  7. Bimtek Penilaian Prestasi Kerja Pns Dan Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
  8. Bimtek Audit Kinerja Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan
  9. Bimtek Strategi Sikap Menghadapi Masa Pra dan Pasca Pensiun dengan Meningkatan Wawasan Keterampilan Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)
  1. Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah / Negara
  2. Strategi dan Tata Cara serta Teknik Penilaian Aset Daerah
  3. Sistem dan Tata Cara Penghapusan Aset
  4. Sistem Informasi Manajemen Barang Dan Aset Daerah (SIMBADA)
  5. Pengelolaan Aset /Barang Milik Daerah Sesuai PP 27 Tahun 2014 dan Penilaian Aset / Barang Milik Daerah Serta Implementasi Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual Sesuai Permendagri 64 Tahun 2013
  6. Tata Cara Pengelolaan Aset / Barang Milik Daerah / Negara (BMD/N) sesuai Permendagri No. 19 Tahun 2016
  7. Manajemen Aset Daerah dan Inventarisasi Aset
  8. Pemanfaatan & Pengelolaan Barang Milik Daerah
  9. Pemeriksaan Aset Tetap
  10. Penatausahaan Barang Milik Daerah
  11. Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah
  1. Tryout Dan Ujian Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  2. Diklat Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  3. Teknik Penyusunan Kontrak Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  4. Jasa Konstruksi Bagi Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan
  5. Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Tanpa Tender
  6. Hukum Kontrak Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  7. Teknik dan Metode Penyusunan HPS/OE Atas Pengadaan Barang/Jasa untuk BUMN dan Lembaga Pemerintah
  8. Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa
  9. Sosialisasi Dan Pendalaman Materi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sesuai Perpres No.70 THN 2012
  10. Tata Kerja Tim Dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa
  11. Teknik Penyusunan SOP ULP KLDI
  1. Manajemen Kearsipan Dan Pengelolaan Pusat Arsip (Record Center)
  2. Kearsipan Elektronik (E-Filling) Bagi Institusi Pemerintahan
  3. Manajemen Kehumasan di Instansi Pemerintah
  4. Manajemen Keprotokolan dan Master Of Ceremony (MC) sebagai wujud Peningkatan Wawasan, Keterampilan dan Pengetahuan Bagi Humas, Protokol dan Master Of Ceremony ( MC ) di Daerah.
  5. E-Document untuk menunjang kinerja Institusi Pemerintahan
  6. Korespondensi dan Tata Naskah Dinas berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2009 dan Nomor 55 Tahun 2010
  7. Manajemen Pengelolaan Arsip Daerah, Tata Naskah Dinas Dan Sistem Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
  1. Bimtek Optimalisasi Fungsi dan Wewenang DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD
  2. Bimtek Optimalisasi Peran DPRD Dalam Penganggaran dan Pengawasan Serta Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
  3. Bimtek Optimalisasi peran DPRD dalam perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah
  4. Bimtek Optimalisasi reses & pokok pikiran DPRD hasil Jasmara
  5. Bimtek Optimalisasi Tugas dan Tanggung Jawab Alat Kelengkapan DPRD
  6. Bimtek Orientasi Pengelolaan Dana Hibah Dan Dana Bantuan Sosial Bagi Anggota DPRD Provinsi, Kota/Kabupaten
  7. Bimtek Orientasi Pengelolaan Dana Reses Bagi Anggota DPRD Provinsi, Kota/Kabupaten
  8. Bimtek Pedoman Pelaksanaan Fungsi DPRD
  9. Bimtek Pelayanan Prima Sekretariat DPRD Terhadap Pimpinan dan Anggota DPR
  10. Bimtek Penguatan Hard dan Soft Skills bagi Anggota DPRD Purnabakti
  11. Bimtek Peningkatan kapasitas, peran dan fungsi anggota DPRD
  12. Bimtek Peran Bamus, Balegda, dan Badan Kehormatan dalam Meningkatkan Kinerja DPRD
  13. Bimtek Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan serta Proses Akuntansi Keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD
  14. Bimtek Kebijakan umum anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran

Bimtek Perencanaan Pembangunan Desa (menyusun RPJMDes dan APBDes)

Bimtek Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Bimtek Pengadaan Barang/Jasa Dengan Swakelola

Bimtek Manajemen Keuangan Desa Sesuai UU No. 06 Tahun 2014

Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa, dari Perencanaan sampai Pelaporan

Bimtek Pengelolaan dan Pengembangan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa)

Strategi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pelatihan Kepemimpinan Kepala Desa

Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis SISKEUDES

Pelatihan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

Pelatihan Manajemen Aset Desa

Pelatihan Pembuatan RPJMdesa dan RKPDesa

Desain dan Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Menuju Kepesertaan Seluruh Penduduk (UHC) 2019

Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat dibidang Kesehatan

Kesehatan Reproduksi Remaja

Keselamatan dan kesehatan kerja K3 Rumah Sakit

Komunikasi Perubahan dan Perilaku

Pembentukan Kader dan Tokoh Masyarakat dalam Pengembangan Desa siaga

Penerapan Puskesmas menjadi Badan Layanan Umum Daeran (BLUD) Dan Mekaninisme Akreditasi Puskesmas dan Penerapan Puskesmas Menjadi badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Dan Mekanisme Proses Akreditasi Puskesmas dan Rumah Sakit

Pengelolaan Program-program Kesehatan Kabupaten dan Kota

Pengolahan Limbah Cair dan Limbah Rumah

Peningkatan Kinerja Organisasi melalui Pembelajaran Organisasi

Penyehatan Air serta Kursus Higiene Sanitasi makanan dan Minuman

Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Rumah Sakit

Rekruitmen tenaga Kesehatan Untuk Rumah Sakit dan Puskesmas

Sistem Informasi Kesehatan Kabupaten/Kotamadya

Tenaga Promosi kesehatan Dinkes Kab/kota dan Rumah sakit

  1. Bimtek Kewajiban Perpajakan bagi Instansi Pemerintah
  2. Penyuluhan Pajak Daerah
  3. Jurusita Pajak Daerah
  4. Bimtek Pengelolaan Pajak PBB dan BPHTB Berdasarkan Undang – Undang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (PDRD) No. 28 Tahun 2009
  5. Bimtek Pengelolaan Potensi Pajak & Retribusi Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
  6. Mekanisme Pendataan dan Penilaian Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB – P2)
  7. Bimtek Tata Cara Pengisian Dan Pelaporan Pengisian e-SPT Bagi Instansi Pemerintah
  8. Bimtek Kewajiban Perpajakan bagi Instansi Pemerintah BUMN dan BUMD
  1. Manajemen Penanaman Modal Daerah Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
  2. Strategi Penyusunan Dan Penetapan Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Dalam Bentuk Rencana Strategis Daerah.
  3. Manajemen Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota dalam Bentuk Rencana Strategis Daerah
  4. Metode Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal
  5. Optimalisasi Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)
  6. Optimalisasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)
  7. Pedoman Perencanaan, Regulasi dan Implementasi Sistem Informasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan
  8. Strategi Penyusunan dan Penetapan Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal Daerah

Implementasi PP. No. 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang Undang . No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Kecil Menengah

Peningkatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Keterampilan Kerajinan Tangan

Implementasi UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Indonesia

Mekanisme dan tata cara penyusunan profil kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan 13 kejadian peristiwa penting yang mengacu pada UU No 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

Bimtek Manajemen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Mewujudkan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Mudah, Cepat dan Tepat

Kemampuan Pengelola Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan serta Meningkatkan Profesionalisme Tenaga Teknis Informasi Data Kependudukan

  1. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Satpol PP.
  2. Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja
  3. Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja dengan Pengenalan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
  4. Peran Serta Polisi Pamong Praja dalam Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Effective dan Berkualitas

Jika ada pertanyaan mengenai jadwal bimtek bulan Agustus 2018 dan untuk pendaftaran silahkan langsung hubungi kami: